h. Pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Sedangkan dari segi pencapaian visi misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang 63 bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; 2. Bagi Inspektorat Kota Surabaya mempunyai Visi “Auditor sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang profesional dan berbasis teknologi“ merupakan kata kunci yang mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi. Daftar Isi 1. 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi KLHK yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Foto : del/HUMAS MENPANRB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. 16. Menimbang : a. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; Penggordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; TUGAS. Sekretaris Inspektorat. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Tugas dan Fungsi. 2. Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Auditor. Tugas Pasal 4 Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Sekeratariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih, semoga Website ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta nantinya dapat dikelola dengan baik. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah danRincian Tugas dan Fungsi Inspektorat. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat. Toggle the table of contents. b. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. "(1) Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. go. 2) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III a. FUNGSI. Inspektorat LKPP mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan Sumber Daya Manusia yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran, layanan, dan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki seorang inspektur untuk mengarahkan fungsi pengawasan yang dipimpinnya tidak akan berfungsi efektif tanpa adanya dukungan dari para stafnya yang tepat. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kinerja Inspektorat Daerah, perlu penguatan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Hum. Inspektorat Kabupaten; dan pelaksanaan tugas lain dari Bupati mengenai tugas dan fungsi. Nomor Peraturan. Tugas dan Fungsi. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat I. Jl. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi; b. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Sesuai dengan peraturan tersebut Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana pemerintahan daerah di bidang pembinaan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, ditetapkan di pasal 6 mengenai. 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai lagi Kabupaten Buton Selatan dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti; c. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. I. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan. 2021: 47Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Informasi Abstrak. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. H. Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri dari : 1. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kerja kementerian dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (aspek. Secara ringkas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tercantum pada tabel 3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. UU No. Berdasarkan Peraturan Menpan Nomor PER/220/M. Tugas dan Fungsi. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu,. Semoga Modul Penyelenggaraan Pengawasan tersebut dapat bermanfaat sebagai bahan internalisasi tentang kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta untuk menambah wawasan pengetahuan bagi seluruh G. Tugas & Kewajiban Inspector. Visi Inspektorat Wilayah I 2020-2024 adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas". Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dan menyempurna kan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan orga nisasi Departemen sesuai dengan perkembangan keadaan Pemerintahan Negara. 2023-02-17. Tanggal Pengudangan. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 6 Nomor 49. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pegawai Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Pendistribusian tugas dan penilaian kinerja bawahan; dan dd. TUGAS DAN FUNGSI Bagian kesatu Inspektorat Pasal 4 (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPPN Jakarta IV. (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja; Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib; Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten mempunyai fungsi untuk meren- Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT Pasal 4 (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi. . Kementerian PUPR. terkait dengan tugas dan fungsinya. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KKP. Inspektorat Jenderal memiliki tugas sebagai pengawas intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Inspektorat Daerah Adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan memeriksa kegiatan Pemerintah Daerah untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. 2. Rencana Strategis. tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8. Inspektur. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. FILE-FILE PERATURAN PERBUP NOMOR 90 TAHUN 2019. TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH. Pasal 1479: Inspektorat V terdiri atas: a. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan 3. Tugas Pokok dan Fungsi. comPergub tersebut mengatur mengenai Sususan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat, Tata Kerja, Pengisian Jabatan, dan Jabatan Perangkat Daerah. menyelenggarakan fungsi:Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Pattimura No. Sebagai standar baku penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan; 3. Tugas dan Fungsi. Tugas, dan Fungsi Inspektorat Tugas Inspektorat Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur untuk Provinsi atau Bupati Walikota untuk Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah. JAKARTA (10 Januari 2020) - Bekerja dengan gembira, itulah yang selalu ditekankan oleh Menteri Sosial, Juliari P. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki 3 (tiga) peran / tugas pokok dan fungsi (tupoksi) diantaranya: Pertama, Inspektorat sebagai Konsultan (consulting) . Kedudukan Inspektorat : Kedudukan Inspektorat Daerah Kota Sukabumi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,. 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi; 4. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan. 10. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan i. Fungsi Inspektorat V. Perbedaan Dasar Hukum Pembentukan BPK dan BPKP. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Nomor 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. Perbup Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah: 31-12-2021: Peraturan Bupati: 44. ABSTRAK: a. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. 13. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan. DI L I N G KU N G AN PEMERINTAH PROVINSI KA L I M AN T A N T I M U R . TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tahun Peraturan. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bab III Ketentuan Penutup. ) Disusun Oleh : Nama : Cadhika Suryapradana NPM : 161003742013548 Kelompok : K. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Pelaksanaan administrasi Inspektorat. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo,. JAKARTA (17 Februari 2023) – Inspektorat Jenderal gelar reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi InspektoratKota Ternate; Mengingat : 1. (1) Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan. Peraturan Perundang-undangan. Inspektur. Inspektur Pembantu dilingkungan Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;Jakarta (ANTARA) - Memeriksa dengan seksama adalah pengertian sederhana dari tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). B. Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri. Kelompok Jabatan Fungsional. Rendahnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Kota Tegal Adanya temuan-temuan berulang hasil. Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam Undang. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Pasal 16 Ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi:5 a. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal KLHK. 2022. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN . CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020. ABSTRAK: a. Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan; 2. kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. INSPEKTORAT DAERAHTugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Menimbang : a. Dasar Pertimbangan : bahwa berdasarkan review tugas dan fungsi perangkat daerah maka perlu penataan tugas dan fungsi pada Inspektorat; Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah. Tentang Kemenkumham RI. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan. Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka : a. Inspektorat Kabupaten. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Kedudukan Nomor 19 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu. Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Daerah Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Bahwa fungsi pengawasan inspektorat tidak akan efektif tanpa adanya penempatan personil yang tepat sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya. (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) A. Pasal 197. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.